Warga Peukan Idi Cut, Laporkan Pengacara Muzakir ke Polres Aceh Timur.

5 Min Read

Aceh, Visioneernews.id – Jum’at 11/2/2022- Penasihat Hukum Desa Peukan Idi Cut Muhammad Reza Maulana S.H, menanggapi keributan yang terjadi di Desa Peukan Idi Cut, pada Rabu (9/2/2022).

Reza mengimbau kejadian tersebut jangan diplintar-plintir dan kepada semua pihak jangan terprovokasi dengan pemberitaan pihak Muzakir Cs.

“Lihat dan pelajari dulu alur kebenaran data serta faktanya,” kata Reza melalui keterangan tertulis yang diterima Visioneernews.id Jumat (11/2/2022).

Reza menuturkan, sebagai pengingat bagi pihak Muzakir termasuk pengacaranya, kasus ini berawal dari klaim Muzakir yang menyatakan bahwa 6 unit toko itu milik pribadinya, dan bukan milik Desa Peukan Idi Cut. Namun, klaim Muzakir tersebut jauh dari kata benar dan sebenarnya.

“Kami contohkan satu bukti saja mungkin dapat menjadi pengingat bagi Sdr. Muzakir tentang surat yang pernah ditandatanganinya sendiri itu,” ungkap Reza.

Reza memberikan bukti berupa surat sewa tertanggal 1 Mei 2015. Di dalam surat tersebut ditandatangani sendiri oleh Muzakir.

“Bukankah terlihat jelas bahwa yang disebut Sdr. Muzakir itu tertulis “Milik Desa Peukan Idi Cut,” itu dia sendiri loh yang tandatangan, gimana ceritanya sekarang sudah tidak lagi menjabat mengklaim itu toko milik dia,” beber Reza.

Lebih lanjut Reza menyampaikan bahwa saat ini Muzakir sedang menggugat Keuchik di Pengadilan Negeri Idi, Perkaranya Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Idi.

“Artinya begini, pengacara mana di seluruh tanah air ini yang punya pemahaman hukum, perkara sedang diproses sidang kemudian membuat spanduk untuk menyegel toko tersebut, emang dia siapa? Pengacara! Kalau pengacara yang tahu hukum sudah pasti gak akan melakukan itu sampai adanya putusan hukum yang menyatakan itu hak kliennya,” urainya.

Reza juga mengatakan bahwa Teuku Lukmanul Hakim namanya tidak tercantum di dalam surat kuasa sebagai pengacaranya Muzakir dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Idi. Namun, pengacara Muzakir adalah Indra Kusmeran, SH. dkk.

“Artinya begini, kalau memang dia benar-benar paham hukum tentu akan menunggu dan menghormati proses persidangan sampai dengan adanya putusan inkrach, sehingga jangan main asal segel tetapi pelajari dulu hukumnya. Terlebih lagi pengacara itu katanya mau menyegel dengan cara membuat spanduk untuk diikatkan di toko milik desa tersebut. Bahkan di dalam spanduk itu tertuliskan ancaman pemidanaan berdasarkan Pasal 232 KUHP, emangnya dia siapa berhak melakukan penyegelan. Katanya pengacara, emang pengacara bisa menyegel? Jadi pahami dulu hukumnya baru lakukan tindakan,” jelas Reza.

Ia menyampaikan poin pentingnya adalah, jika mereka mengklaim suatu hak, kemudian sedang mengajukan suatu gugatan ke pengadilan, silakan tunggu putusan hukumnya baru mintakan eksekusi ke pengadilan. Jika pihak Muzakir menang, maka pengadilan yang akan menyegel, bukan pengacara.

Selain tidak berwenang, lanjutnya, tindakan yang dilakukannya kemarin cukup menyakiti hati warga Desa Peukan Idi Cut. Karena menyebut di depan umum dengan kalimat: “Ini kan namanya PKI ini perampasan saya bilang, saya katakan ini sama saja penjajahan dilakukan oleh mereka”.

Atas penyataannya itu, yang diduga telah menuduh dan menghina Warga Desa, klien Reza sebagai Kepala Desa yang mewakili aspirasi masyarakat melaporkan tindakan tersebut ke Polres Aceh Timur agar dapat diproses hukum sebagaimana mestinya.

“Karena ini negara hukum, kami serahkan semuanya kepada pihak Kepolisian untuk memprosesnya. Tetapi, kemarin pihak Gampong telah datang dan membuat laporan hukumnya dengan STTBLP: Nomor: Reg/1/III/Res.1.24./2022/Reskrim,” bilang Reza.

Atas Laporan tersebut Reza juga meminta pihak Kepolisian dapat sesegera mungkin menyelesaikan tahapan baik penyelidikan maupun penyidikannya. Warga tidak ingin kejadian tempo hari terulang kembali dan membuat permasalahan kecil menjadi semakin membesar.

Reza menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang tidak mengambil tindakan anarkis serta menyerahkan proses kemarin dan hari ini kepada pihak kepolisian. Masyarakat tidak terpancing oleh tindakan-tindakan yang dilakukan pihak Muzakir.

Reza menduga Muzakir sedang menyusun skenario agar seolah-olah mereka telah dizholimi dan tindakan mereka itu benar menurut hukum.

“Kita punya lembaga pengadilan yang mulia dan penegak hukum yang terhormat, serahkan persoalan hukum kepada pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya,” saran Reza. (Red/Shendy Marwan)

Share This Article