Pernyataan Sikap BMIWI terhadap Wacana Penyelenggaraan Asean Queer Advocacy Week di Jakarta

3 Min Read
Ketua Presidium BMIWI, Nurul Hidayati K, S.S.,

Jakarta,visioneernews.id-Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (BMIWI) secara tegas menyatakan sikap menolak terhadap wacana penyelenggaraan Asean Queer Advocacy Week, yang rencananya akan diiselenggarakan pada 17 – 21 Juli 2023 di Jakarta.

Penolakan penyelenggaraan Asean Queer Advocacy Week tersebut disampaikan Ketua Presidium BMIWI, Nurul Hidayati K, S.S., M.BA, melalui siaran pers resmi yang diterima redaksi, Selasa (11/7/2023).

Sebagai informasi BMIWI adalah sebuah badan otonom yang terdiri dari gabungan 35 organisasi masyarakat (Ormas) Islam wanita. Organisasi ini memiliki perwakilan di seluruh Indonesia.

“BMIWI juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mencekal dan melakukan upaya maksimal untuk menghalangi dan menghentikan acara tersebut,” kata Nurul.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia adalah pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab untuk menjaga rakyatnya dari segala potensi kerusakan.

“Dengan memberi izin kegiatan ini berlangsung, pemerintah sama saja dengan membiarkan masyarakat Indonesia menjadi permisif terhadap LGBTQ+. Segenap masyarakat dan seluruh aspek pemerintah harus secara kompak dan tegas menolak segala kegiatan dan propaganda LGBTQ+, yang merupakan simbol kerusakan moral dan meruntuhkan jatidiri bangsa Indonesia sebagai negara yang berketuhanan,” tukasnya.

Nurul mengutarakan, segala bentuk propaganda, promosi, kegiatan terkait dan dukungan terhadap LGBTQ+, sejatinya bertentangan dengan Pancasila, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014.

“Hal ini, sekali lagi, seharusnya menjadi dasar bagi Pemerintah untuk menolak setiap upaya dari pihak manapun yang berusaha mengadvokasi dan menormalisasi LGBTQ+ di Indonesia,” Nurul menekankan.

Ia menjelaskan, sebagai sebuah bangsa dan negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, segala bentuk kegiatan dan propaganda LGBTQ+ sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita dan mengancam kemuliaan kehidupan masyarakat Indonesia. Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh bangsa dan negara kita adalah hak asasi yang berketuhanan.

“BMIWI menjunjung tinggi nilai-nilai dan aturan agama serta norma-norma ketimuran. Sedangkan LGBTQ+ menganut hak asasi liberal bebas nilai. Kegiatan propaganda LGBT dapat mencederai nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Menurutnya, menolak LGBTQ+ bukan berarti BMIWI tidak merangkul para pelaku yang sudah terlanjur menjadi LGBTQ+, karena mereka tolak adalah perilakunya yang menyimpang dan bahaya dari propaganda yang mereka lakukan.

BMIWI berkomitmen mendorong pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk membantu, mendampingi dan menormalisasi para pelaku yang sudah terlanjur menjadi LGBTQ+, namun ingin keluar dan kembali ke jalan yang benar. Melalui program yang terintegrasi dengan program kesehatan bersama para ahli seperti dokter, psikolog/psikolog, dan pemuka agama (Rif)

Share This Article