Diduga Langgar MoU, PT Sky Tech Indonesia Dilaporkan ke Polisi

6 Min Read

Jakarta,visioneernews.id-Sengketa bisnis antara PT Sky Tech Indonesia (STI) dengan PT Terra Drone Indonesia (TDI) dan PT Avirtech Solutions Pte Ltd (ASP) diduga motif ganti direksi sepihak untuk kuasai saham perusahaan hingga diduga sindikat antara suami, istri, dan saudara kandung berstatus terlapor.

PT TDI dan PT ASP melalui kuasa hukumnya, Jus Sunardi Irawan, S.H., M.H., mengungkap, sengketa disebabkan adanya perubahan mendadak penggantian direktur dan komisaris PT STI diduga tanpa persetujuan dari PT ASP dan PT TDI. Penggantian direksi dan pengalihan saham tidak dibenarkan, karena adanya perjanjian antara PT STI melalui Dewi diduga sebagai direktur dengan pihak PT ASP dan PT TDI.

Jus Sunardi Irawan mengutarakan, awalnya perusahaan asal Singapura PT TDI dan PT ASP mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT STI melalui direkturnya diduga Dewi.

“Setelah berbagai barang masuk ke gudang di Bekasi, tiba-tiba di tengah jalan terjadi perubahan mendadak, direktur PT STI, diduga digantikan Dewi kepada terduga Ferdy William yang tak lain merupakan adik kandung terduga Dewi,” tutur Jus melalui siaran pers yang diterima visioneernews.id Senin (27/11/2023).

Menurut Jus, direktur baru Ferdy diduga tidak mau mengakui dan mematuhi MoU, termasuk barang yang disuplai  PT TDI dan PT ASP, padahal saat MoU PT TDI telah membayar ke PT STI. Sedangkan direktur PT STI sebelumnya dijabat oleh Dewi diduga telah melarikan diri keluar negeri bersama suaminya terduga Susanto yang juga sebagai komisaris dan keduanya lepas tanggung jawab.

“Sebelumnya kami telah beberapa kali konfirmasi ke PT STI guna mencari solusi agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kesepakatan (MoU) sebelumnya. Namun, sangat disayangkan tidak direspon,” keluh Jus.

Sehingga, lanjut Jus,  pada hari Kamis (23/11/2023) PT TDI mengambil kembali barang mereka yang ada di gudang Bekasi, dengan membawa bukti perjanjian (MoU), bukti kepemilikan barang termasuk serah terima barang ke PT STI.

“Saat perjanjian kerja sama bisnis terdapat klausul selama perjanjian berjalan jika ada perubahan management rekan bisnis akan diberitahukan. Sementara PT STI melakukan pergantian direktur sebagai rekan bisnis tidak diberitahukan dan secara mendadak sekali,” bebernya.

“Wajar dong, kita ambil kembali barang kita karena tidak mau membayar dan mengaku milik client kami. Itu juga kita ambil disaksikan aparat dan perangkat pemerintah setempat, mereka juga tidak ada bukti kepemilikan barang itu, bahkan kantor kita juga di Cideng telah dikuasai Ferdy diduga bersama rekannya,” imbuhnya.

Jus menilai, ulah Ferdi William diduga diperparah lagi dengan menyandera karyawan berhari-hari serta mengusir karyawan dari kantor yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: STPL/B/577/XI/2023/SPKT/Sek Jatisampurna.

“Akibat hal ini client kami PT TDI dan PT ASP mengalami kerugian puluhan miliar rupiah dan kasus ini juga telah kita laporkan ke Polres Metropolitan Jakarta Pusat yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/2655/XI/SPKT/Polres Metropolitan Jakpus dengan terlapor DE, FE, TE, dan SU. Kita minta segera diusut, proses hukumnya, karena menyangkut dunia investasi,” tegas Jus.

Sebab, masih menurut Jus, PT TDI dan PT ASP merupakan Perusahaan Milik Asing (PMA), sedangkan PT STI perusahaan patungan (kerja sama) antara perusahaan dari Singapura dengan perusahaan lndonesia, sehingga harus ada kepastian hukum karena menyangkut nama baik Indonesia di mata dunia.

PT ASP diklaim Jus telah disita secara ilegal oleh terduga Ferdy. PT ASP mencoba untuk pindah gudang, karena bukan hanya PT STI yang berhutang miliaran rupiah ke PT ASP, diduga Ferdy kini mencoba mencuri diduga aset bahkan mencoba mengunci drone Terra pegawai yang dimutasi dari PT STI saat akusisi.

“Selain itu, terduga Rendy yang tak lain merupakan saudara Ferdy diduga kuat sebagai dalang dalam hal ini yang diduga berusaha menyabotase akusisi dan mengambil uang untuk kepentingan pribadi hingga Ferdy sebagai Terlapor dugaan penipuan yang tertuang dalam dua laporan Polisi,” beber Jus.

Bobby, yang juga kuasa hukum PT TDI dan PT ASP menambahkan, poin inti dalam hal ini adalah proses akusisi dalam perusahaan itu di mana output-nya adalah telah terjadinya perubahan direksi yang sampai hari ini perubahan direksi itu tidak dapat dibuktikan dengan dokumen legal yang resmi sebagaimana diterbitkan pihak Kemenkumham RI melalui notaris.

“Sedangkan proses akusisi dalam perusahaan itu harus berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi sebelumnya harus melaksanakan RUPS dan menunjuk direksi yang baru. Hasil RUPS ini di leges lalu dibawa ke notaris dan dituangkan dalam akta notaris serta diteruskan ke Kemenkumham. Setelah disahkan dan diterbitkan pihak Kemenkumham baru diumumkan direksi, direktur, dan komisaris yang baru. Bila proses ini tidak dilakukan, tentunya dipastikan illegal,” jelas Bobby.

Dengan tidak dilakukan proses RUPS, sergah Jus, notaris hingga Kemenkumham tiba tiba secara mendadak adanya perubahan direksi, diduga kuat hal ini merupakan motif mereka yang tentunya ilegal yang bertujuan berusaha diduga dengan take over (pengambilan alih) saham perusahaan. (Rif)

Share This Article