Farhat Abbas Sorot Anggota TNI/Polri Jadi Pejabat Publik

2 Min Read

Jakarta, visioneernews-Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) Farhat Abbas mengatakan, anggota TNI/Polri yang ingin menjadi pejabat publik harus berhenti dari kesatuan. Mereka juga tidak boleh melakukan bisnis pribadi selama masih masa aktif dalam memegang tanggung jawab pemerintahan.

“Tetapi, jika pengusaha sukses diangkat menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan masih melakukan permainan bisnis juga, harusnya tidak perlu mencalonkan diri atau diusung menjadi menteri,” kata Farhat Abbas kepada Visioneernews melalui pesan WhatsApp, Kamis (4/11/2021).

Farhat menekankan, para elite parpol juga harusnya bisa lebih tajam dan peka dalam memilih atau mencalonkan timnya dalam susunan kabinet. Karena akan tampak nyata dan dipersoalkan waktu yang akan datang.

“Bisnis menggurita akan menjadi ladang para koruptor di negeri ini,” tukasnya.

Pernyataan Farhat Abbas menanggapi wacana ada sekitar 200 kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pemilihan kepala daerah digelar pada 2024. Pada saat itu, ada beberapa pimpinan daerah yang kosong dan habisnya periode kepemimpinan.

Muncul kekhawatiran kalangan pengamat dan aktivis mengenai mekanisme pengisian posisi-posisi yang kosong tersebut. Apakah akan sesuai dengan undang-undang, jika yang mengisi dari anggota TNI dan Polri.

Jika ada anggota aktif TNI Dan Polri sebagai pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah, pengamat menilai tidak konsisten dengan ketentuan yang berlaku. Selain Dwi Fungsi ABRI sudah dihapus, juga akan bersinggungan dengan Pasal 28 ayat 3 UU Kepolisian, Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 UU Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 47 ayat 2 UU TNI. (Dion)

Share This Article
Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *