Deklarasi Advokat Se- Indonesia; Tim Hukum Nasional Kawal Untuk Pemenangan AMIN 

4 Min Read

Foto : Saat Deklarasi Advokat Se- Indonesia dan Tim Hukum Nasional Bersama Anies dan Gus Imin Memperlihatkan Baju Untuk Tim Advokasi Amin

 

Jakarta, VISIONEERNEWS.ID – Ada Sebanyak 1.000 orang advokat gabungan dari berbagai akademisi, aktivis, dan tokoh hukum nasional yang mendeklarasikan Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN- AMIN).

Pembentukan Tim ini bertujuan untuk mengawal pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies-Gus Imin dalam Pilpres 2024. Kemudian, Acara Deklarasi yang digelar secara hybrid di Swasana Grand Ballroom, Kuningan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

“Ada Sebanyak 700 orang yang hadir secara langsung di lokasi. Sementara ratusan peserta lainnya mengikuti deklarasi melalui Zoom Meeting dan Youtube”. Anies Baswedan Bersma Muhaimin Iskandar turut hadir dalam acara tersebut.

Foto : Ari Yusuf Amir Saat Memberikan Orasinya Terhadap Komitmen Untuk mengawal Amin

Acara THN AMIN dipimpin langsung oleh Ari Yusuf Amir, seorang advokat senior yang berpengalaman dalam beracara di Mahkamah Konstitusi untuk sengketa pemilu. Ari diketahui memberikan berbagai pendampingan hukum kepada tokoh-tokoh nasional. Kemudian, Ari
juga dikenal sebagai ahli pidana korporasi.

Selanjutnya Ari menjelaskan, pembentukan tim yang dipimpinnya ini berawal dari pertemuan dirinya dengan Anies Rasyid Baswedan pada 6 Maret 2022.

“Pak Anies meminta saya untuk bergabung dalam tim capres dan memegang kendali di bidang hukum. Target awalnya adalah untuk membantu mengawal agar sampai pada pendaftaran resmi sebagai capres. Dan alhamdulillah kita ikut mengawal sampai titik itu, mengantarkan ke KPU,” ungkap Ari, Senin (27/11/2023).

Namun, pada 8 Mei 2023, Anies Baswedan secara resmi menunjuk Ari Yusuf Amir untuk memimpin dan membentuk tim hukum dalam rangka mengamankan seluruh kepentingan hukum Anies dalam proses pencalonannya sebagai presiden pada pemilu tahun 2024.

Menurut Ari, pembentukan tim hukum semacam ini merupakan hal baru di dalam sejarah Pilpres di Tanah Air. Selama ini biasanya tim hukum menjadi bagian internal dari tim kampanye pilpres. Sementara THN AMIN memiliki peran yang lebih jauh, yaitu asistensi hukum, advokasi, serta memperkaya substansi isu-isu dan gagasan-gagasan di bidang hukum,”urai Ari.

Karena dengan dibentuknya THN AMIN, itu adalah manifestasi tingginya komitmen pasangan Anies-Muhaimin terhadap tegaknya supremasi hukum di Republik ini. Pembentukan THN AMIN juga sebagai respons terhadap upaya politisasi hukum untuk menghalangi pencalonan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. “Pada intinya, dengan adanya THN AMIN, kami ingin menegaskan bahwa‘kami tidak takut’,” tegas Ari.

THN AMIN sendiri saat ini memiliki ribuan pengurus di 33 provinsi, yang terdiri atas para advokat dan non-advokat. Kerja tim hukum selama ini dapat dibagi dalam dua wilayah, eksternal dan internal. Wilayah internal mulai dikerjakan dengan pembentukan organisasi tim dan seluruh instrumen pendukungnya, dari level pusat sampai dengan provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Sementara wilayah eksternal dikerjakan dengan membuat kegiatan seperti pembekalan hukum relawan, pendampingan hukum, dan kerja-kerja advokasi lainnya. Tim juga telah terbentuk merata di hampir seluruh kabupaten/kota.

Pembentukan THN AMIN turut melibatkan parpol pendukung, purnawirawan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan simpul relawan. Ketua MK periode 2013-2015 Hamdan Zoelva dipercaya menjadi Ketua Dewan Penasihat THN AMIN, sedangkan HM Prasetyo (Jaksa Agung 2014-2019) didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah, dan Prof. Ni’matul Huda menjadi Ketua Dewan Pakar.

Hamdan Zoelva menjelaskan, pembentukan THN AMIN saat ini sangat relevan di tengah kekhawatiran publik yang terus meluas terkait potensi kecurangan pada Pilpres 2024. THN AMIN turut berkepentingan agar pemilihan presiden berlangsung jujur dan adil. Sehingga pemimpin yang dihasilkan memiliki kredibilitas serta legitimasi etik dan moral.
“Ingat periode kepemimpinan memang hanya 5 tahun, tapi kesalahan kita memilih pemimpin yang khianat, dampaknya bisa menimpa generasi ke generasi.” ujar Hamdan.

 

(Red/VN)

 

Editor Dion

TAGGED:
Share This Article
Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *