YLKI: Wujudkan Sistem Keuangan Digital yang Adil bagi Konsumen

5 Min Read

Visioneernews.id-“…konsumen adalah ekonomi terbesar yang dapat memengaruhi dan juga sangat terpengaruh oleh hampir semua keputusan ekonomi publik dan swasta, namun pandangannya sering tidak didengar..”, petikan pidato Presiden Amerika Serikat Jhon F. Kennedy, di depan Kongres Amerika, pada 15 Maret 1962.

Pidato tersebut kemudian menjadi tonggak sejarah lahirnya Hari Hak Konsumen Sedunia (World Consumer Rihgt Day), setiap 15 Maret. Momen pidato Jhon F. Kennedy tersebut diperingati oleh seluruh masyakarat konsumen di dunia.

Terdapat empat hak dasar konsumen yang
dicetuskan oleh Presiden Jhon F. Kennedy tersebut, yaitu: hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk memilih, hak untuk memperoleh informasi, dan hak untuk didengar pendapatnya.

Consumer Internasional (CI), sebagai aliansi lembaga konsumen di dunia, menetapkan bahwa tema peringatan WCRD pada 15 Maret 2022 adalah “Fair Digital Financial”.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, sebagai anggota penuh (full member) CI sejak 1974, YLKI melihat bahwa tema tersebut sangat relevan untuk memotret konteks kekinian dan permasalahan konsumen di Indonesia. Mengingat atmosfer keuangan digital di Indonesia belum terwujud adanya sistem keuangan digital yang adil, baik dari sisi regulasi, sisi implementasi dan pengawasan, dan terutama dari sisi konsumen.

Tulus mengutarakan, secara lebih konkrit, isu isu keuangan digital di Indonesia meliputi beberapa isu krusial, antara lain: Pertama, masih lemahnya tingkat literasi digital konsumen. Fenomena ini berdampak terhadap perilaku konsumen dalam bertransaksi di sektor finansial digital. Kedua, masih lemahnya pengawasan oleh regulator terhadap performa sektor platform finansial digital. Ketiga, masih lemahnya sektor pelaku usaha platform finansial digital dalam mengedukasi masyarakat dan konsumen.

Menurutnya, faktor faktor tersebut berdampak terhadap konsumen dalam bertransaksi dengan platform digital finansial, baik sektor perbankan dan atau non bank. Konsumen tidak atau kurang membaca ketentuan-ketentuan pada perjanjian standar yang ditetapkan oleh platfom digital finansial dimaksud. Dampaknya, keluhan dan pengaduan konsumen yang menjadi “korban” sektor finansial digital masih sangat tinggi.

Data pengaduan konsumen terkait sektor finansial digital mencapai 51 persen dari total komoditas pengaduan, selama 5 tahun terakhir. Masalahnya meliputi perbankan, uang digital, pinjaman online, dan leasing.

“Dalam konteks ini, yang mengharu-biru adalah persoalan finansial teknologi atau yang lazim disebut pinjaman online (pinjol),” ungkap Tulus.

Menurutnya, masalah pinjol ini menjadi sangat krusial dikarenakan pinjaman online ilegal. Pengaduan terkait pinjol ilegal bukan hanya soal keperdataan saja, tapi sudah meluas menjadi persoalan pidana.

Selain pinjaman online juga ada investasi secara online. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi regulator dalam pengawasan dan konsumen dalam melakukan investasi secara online, yang
tentu saja sangat berbeda dengan investasi secara konvensional.

Maka, konsumen harus ekstra hati hati dalam bertransaksi investasi online dikarenakan jebakan investasi bodong.

Keempat, lanjut Tulus, masalah keuangan digital juga tak bisa dipisahkan dengan persoalan perlindungan data pribadi konsumen sebagai nasabah. Transaksi keuangan digital praktis bermuara pada penyerahan data pribadi milik konsumen. Dalam hal ini, di satu sisi konsumen masih begitu gampang menyerahkan data pribadinya. Di sisi lain, pihak platfom keuangan digital belum memberikan jaminan keamanan terhadap data pribadi milik konsumen tersebut.

Klimaksnya, menurut Tulus, hal ini akan memicu penyalahgunaan data pribadi konsumen, baik untuk kepentingan komersial maupun kepentingan lainnya, tanpa seizin konsumen.

Tulus menjelaskan cara dan strategi dalam menghadapi persoalan keuangan digital. Untuk mewujudkan sistem keuangan digital yang adil, langkah yang paling ideal adalah meningkatkan literasi digital dan literasi finanansial konsumen. Dalam hal ini, regulator (OJK), pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha, bertanggungjawab untuk meningkatkan literasi keuangan digital konsumen. Apalagi secara makro indeks keberdayaan konsumen Indonesia juga masih dalam posisi yang belum ideal, karena baru pada level “mampu”, dengan skor 41,47 (2021).

Dari sisi regulasi terkait perlindungan data pribadi, lanjutnya, yang paling urgen adalah pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Ironisnya, Komisi I DPR bersama Kementerian Kominfo belum ada titik temu, sehingga RUU PDP masih mangkrak hingga sekarang.

“Entah musabab apa sehingga Komisi I DPR seperti kurang energi untuk percepatan pengesahan RUU PDP. Mungkin DPR perlu “multi vitamin” untuk memboost pengesahan RUU PDP dimaksud,” tanyanya.

Tulus juga mengingatkan hal yang tak boleh dilupakan juga adalah kuatnya pengawasan oleh regulator. Sebab tak bisa dimungkiri bahwa lemahnya pengawasan menjadi salah satu musabab utama masih tingginya pengaduan konsumen di bidang keuangan digital.

Pemerintah tak bisa hanya melambungkan soal tingginya kontribusi keuangan digital pada perekonomian digital, tetapi masih terlena dengan pengawasan dan kemudian konsumen menjadi korbannya. (Rif)

Share This Article